- Dalam menjalankan governance, harus ada 3 pihak yang berhubungan dengan mesra
- Pihak tersebut antara lain pemerintah, masyarakat, dan swasta
- Seharusnya hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan berjalan terintegrasi mencakup ketiga pihak tersebut
- Swasta berperan dalam mendorong investasi untuk pembangunan
- Pembangunan idealnya memberi dampak positif bagi masyarakat
- Pemerintah berperan sebagai wasit : menentukan batasan pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan
- Sehingga dapat dipastikan bahwa pembangunan yang dijalankan dapat berorientasi pada kepentingan publik dan memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan
- Pembangunan berkelanjutan berarti mengoptimalkan sumber daya saat ini tanpa mengganggu persediaan sumber daya di masa depan
- Nampaknya di Kota Bandung pada khususnya, hubungan mesra tersebut baru ada pada pihak pemerintah – swasta
- Hubungan komunikasi antara pemerintah – masyarakat dan swasta – masyarakat belum dilaksanakan dengan baik
- Dengan kata lain dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peran masyarakat belum banyak dilibatkan
- Contohnya dalam hal eksternalitas dari pembangunan, contoh kasus Mall di perempatan Jalan Trunojoyo dan Jl. R.E. Martadinata menimbulkan eksternalitas kemacetan
- Eksternalitas adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu pembangunan
- Sejak keberadaan Mall tersebut, terjadi penambahan kemacetan karena penumpukan kendaraan yang hendak masuk ke area Mall
- Beban Eksternalitas justru dibebankan pada masyarakat dengan membuat Jalan Trunojoyo menjadi jalan 1 arah
- Beban eksternalitas tidak dibebankan sama sekali ke pihak pengembang
- Contohnya dengan menuntut membangun gedung parkir baru untuk menampung kendaraan pengunjung
- Peran pemerintah sebagai wasit ini telah dijelaskan dalam UU no. 26 / 2007 tentang Penataan Ruang
- Dalam pengawasan pengendalian terdapat 4 instrumen yang dapat digunakan : peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta pemberian sanksi
- Contoh lain dalam pembangunan yang tidak berorientasi pada publik dan tidak melibatkan publik. Pembangunan Cable Car yang diklaim dapat mengurai kemacetan di Bandung
- Pembangunan tersebut tidak pernah ada dalam dokumen perencanaan (Rencana tata Ruang Wilayah Kota)
- Pembangunan Cable Car tersebut hanya untuk fasilitas wisatawan, bukan untuk masyarakat Kota Bandung
- Di luar negeri, wisatawan menggunakan fasilitas penduduk lokal.
- Dengan begitu seharusnya fokus pembangunan harus mengutamakan penduduk lokal, kepentingan publik
- Bukan penduduk lokal yang harus menggunakan fasilitas wisatawan
- Siapa juga yang mau jalan dari Pasteur-Sabuga-PVJ saja?
- Pembangunan TMB juga sama. Sejarahnya Dishub Pusat akan membagikan 100 unit bus
- Untuk mendapatkan itu maka dibangunlah TMB tanpa perencanaan jangka panjang
- Hasilnya, sempat mendapat demo penolakan oleh supir Angkot, rute tidak jelas (siapa yang mau pergi barat – timur saja?) orang pergi ke pusat kegiatan. Tidak ada rute ke arah utara
- Belum lagi pembangunan terminal yang bermasalah
- Masterplan transportasi publik Kota Bandung harus ada dan terintegrasi dengan dokumen RTRW
- Lagi, masterplan ini untuk menjamin perencanaan jangka panjang sistem transportasi di Kota Bandung
- Yah begitulah sedikit contoh kasus yang ada
- Pembangunan kota harus memiliki visi untuk kepentingan masyarakat umum jika tidak mau bergerak latah dan tanpa arah
Selasa, 17 Juli 2012
Inspirasi dari Clio Cafe
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar